Tindakan Hukum Guna Atasi Kasus Perjudian

Pkv Games – Apabila membahas perihal judi, tidak hanya dilarang oleh Agama, namun juga terdapat larangan tegas di mata hukum Indonesia melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang dikutip dari pasal 303 KUHP, junto UU No.7 tahun 1974 berkenaan pasal Penertiban Judi Junto PP No.9 tahun 1981 Junto Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5 pada tanggal 1 April 1981.

Pemerintah menyadari penuh akan hal ini, oleh karena itu dalam rangka untuk menertibkan masalah perjudian ini, larangan berjudi dipertegas kembali dalam pasal 1 UU No. 7 tahun 1974 ini yang di dalamnya mengatur segala bentuk tindak pidana berjudi masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan.

Pemahaman yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas adalah, bahwa semua bentuk perjudian merupakan kejahatan. Namun sebelum itu, perjudian tidak hanya dianggap sebagai kejahatan namun juga sebagai sebuah pelanggaran. Hingga semuanya berubah dengan disetujuinya undang-undang tahun 1974 tersebut.

Dasar Hukum Larangan Berjudi

Pada pasal 2 ayat (1) UU. No.7 1974 ini terdapat ancaman hukuman pada larangan berjudi yang sedikit berubah. Yang awalnya berupa kurungan 8 bulan atau denda 90.000 rupiah berubah menjadi kurungan paling lama 10 tahun dengan denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah.

Berubahnya ancaman ini juga menambah hukuman bagi mereka yang sengaja memanfaatkan kesempatan dan ikut serta berjudi mendapat ancaman kurungan selama 4 tahun penjara dengan denda 10 juta rupiah. Sedangkan pada ayat 2, ancaman hukuman bagi mereka adalah kurungan selama-lamanya 6 tahun dengan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah.

Ironisnya, walaupun secara tertulis telah ada hukum yang mengatur masalah larangan berjudi, masih saja terdapat beberapa praktik perjudian yang mendapatkan izin secara resmi. Misalnya saja yang terdapat pada permainan judi jenis hazardspel.

Permainan judi jenis hazardspel didalamnya hanyalah terdapat unsur berupa pengharapan bagi pemenang, sifatnya hanya mengundi peruntungan saja, terdapat insentif hadiah bagi pemenang, serta peluang kemenangan akan bertambah seiring dengan semakin pintar dan tangkas seorang bettor.

Secara konstitusional, badan atau orang yang dapat dihukum di dalam tindak pidana larangan berjudi adalah:

  • Orang ataupun badan hukum yang sengaja menyelenggarakan serta memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya juga pihak-pihak lain yang turut serta dalam tindak pidana perjudian ini. Entah sponsorship maupun seorang
  • Orang atau badan hukum yang dengan sengaja sebagai penyelenggara tindak perjudian di masyarakat umum, entah sebagai mata pencahariannya atau bukan, selama berada ditempat umum yang mudah dijangkau dan diakses, kecuali telah mendapat izin resmi dari pemerintah.
  • Seseorang dengan mata pencaharian utamanya berasal dari berjudi.
  • Seseorang yang berada di tempat perjudian, walaupun bukan seorang penjudi, ataupun tidak menjadikan judi sebagai mata pencahariannya.

Apabila merujuk pada Peraturan Presiden yang bertepatan dengan pasal 1 PPRI No.9 tahun 1981 yang mana isi pokok di dalamnya berupa larangan untuk memberikan izin pada setiap bentuk perjudian, entah yang berada di dalam kasino ataupun ditempat tertentu sekalipun.

Selain itu, apabila dikaitkan terhadap hal lain, isi pasal 2 PPRI No.9 tahun 1981 tersebut berisi tentang penghapusan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan PPRI No.9 tahun 1981 ini, terlebih lagi yang dengan gamblang memberikan perizinan terhadap segala bentuk perjudian pkv games. Hal ini berarti juga sebagai tanda tidak berlakunya lagi pasal 303 ayat 1 KUHP di negara Indonesia terhadap implementasi larangan berjudi di Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini yang merupakan implementasi dari Pasal 3  Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 berkaitan dengan Penertiban Perjudian,  mengatur mengenai larangan berjudi serta pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, entah itu diselenggarakan di kasino, maupun di tempat keramaian, yang  dikaitkan dengan alasan – alasan lain.

Undang-Undang ITE

Selain pemerintah mengatur undang-undang larangan berjudi secara konvensional, pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) pada tahun 2008. Hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa memang saat ini semua aspek apapun itu bisa diakses secara online, termasuk perjudian online.

Nah, maka dari itu pemerintah pun berinisiatif untuk mengeluarkan UU ITE tentang larangan judi online yang tercantum pada pasal 27 ayat (2). Pasal ini akan menjerat siapa pun orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau bahkan membuka akses informasi elektronik tentang perjudian.

Sementara itu untuk ancaman mengenai larangan berjudi yang telah dicantumkan dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE ini diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam pasal ini dijelaskan tentang hukuman bagi siapa saja yang melanggar akan dipidana paling lama 6 tahun atau pun didenda paling banyak sejumlah 1 miliar rupiah.

KUHP Pasal 303 bis Ayat (1)

Selain tercantum pada KUHP Pasal 303 ayat (1), larangan judi ini pun terdapat pada KUHP pasal 303 bis ayat (1) yang sama-sama berisi tentang ancaman hukuman pidana kepada siapa pun yang melakukan perjudian. Namun, pada pasal ini ancaman yang ditentukan terbilang cukup ringan daripada pasal 303 ayat (1), yakni hanya dikurung paling lama 4 tahun atau denda sebanyak 10 juta rupiah. Hukuman tersebut berlaku bagi siapa saja yang ikut serta dalam sebuah perjudian baik yang diadakan di jalan umum ataupun tempat yang bisa dimasuki oleh umum.

Dengan adanya larangan berjudi ini, bukan berarti terdapat pula larangan penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan  kebiasaan, sepanjang hal tersebut tidak berupa perjudian.